KumpulanArtikel Hukum Thursday, 19 March 2015. HAK TANGGUNGAN. LEMBAGA JAMINAN : BANGUNAN DIATAS TANAH MILIK ORANG LAIN Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah (UUHT) Pendapat beberapa ahli hukum diantaranya diwakili oleh pendapat Rachmadi Usman, SH. MH. dalam Dari pembahasan soal utang hingga daftar 100 law firm terbesar Indonesia tahun 2021 memasuki penghujung akhir. Sepanjang tahun ini ada banyak artikel dan isu hukum yang disajikan Hukumonline, mulai dari isu pidana, perdata, ketenagakerjaan, HAM, hingga profesi hukum. Dari sekian banyak artikel yang ada, terdapat sepuluh artikel yang mendapat banyak perhatian masyarakat. Berikut sepuluh artikel tersebut Mangkir Bayar Utang Bisa Dipidana? Begini Penjelasan HukumnyaKegiatan pinjam meminjam, atau utang piutang merupakan hal lumrah dalam sebuah kegiatan ekonomi. Utang piutang ini biasanya dituangkan dalam sebuah perjanjian antar kedua belah pihak, yang didalamnya memuat mekanisme pembayaran utang, tenor, bunga, dan langkah yang ditempuh jika salah satu pihak gagal menunaikan kewajiban wanprestasi.Dalam dunia bisnis, kegagalan debitur dalam membayar utang sering ditemukan ketika usaha tidak berjalan dengan baik dan mengalami kesulitan keuangan. Hal ini biasa terjadi dalam perjanjian utang piutang antara debitur dan kreditur bank. Namun perjanjian utang piutang juga bisa dilakukan oleh orang pribadi dengan orang pribadi ini menjelaskan bagaimana jika salah satu pihak mangkir dalam perjanjian utang piutang atau tidak mampu membayar utang sebagaimana diatur kedua belah pihak dalam perjanjian? Apakah pihak yang mangkir bisa dilaporkan ke pihak kepolisian atau dipidana?Nikah Siri Bisa Dijerat Pasal Pidana? Simak Penjelasan HukumnyaArtikel ini menjelaskan bahwa menikah secara siri atau lebih dikenal dengan nikah siri bukanlah hal baru di Indonesia. Banyak pihak yang melakukan pernikahan secara siri dengan berbagai alasan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah siri berarti pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang modin dan saksi, tidak melalui Kantor Urusan Agama, sehingga perkawinan tersebut menurut agama Islam sudah sah. Ketentuan secara khusus mengenai nikah siri sendiri sampai saat ini belum diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang hukum positif di Indonesia tidak mengenal adanya istilah nikah siri perkawinan siri, terlebih lagi mengatur secara khusus mengenai perkawinan siri dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Istilah siri sendiri berasal dari bahasa arab sirra, israr yang berarti perlu diketahui bahwa pro kontra terhadap perkawinan siri di Indonesia ternyata memiliki konsekuensi Pidana terhadap praktik kawin siri tersebut. Terlebih lagi, kawin siri dilakukan oleh pria yang sudah berumah tangga dan melakukan perkawinan tanpa seizin istri pertamanya.
209Daftar Judul Skripsi Hukum Keluarga Islam Terbaru 500. Apa saja Contoh Judul Skripsi Hukum Pidana dan Perdata Lengkap yang saya maksudkan silahkan disimak daftar judul skripsi hukum yang telah Addwin Info bagikan dibawah ini. Berikut 185 Judul Skripsi Hukum Perdata Terlengkap. Kami menyajikan banyak judul tentang Skripsi Hukum Perdata.
Create an account Welcome! Register for an account your email your username A password will be e-mailed to you. Password recovery Recover your password your email A password will be e-mailed to you. Profil Media Partner Kirim Tulisan Pedoman Siber Privacy Policy Indonesia6,810,599Total confirmed casesUpdated on June 15, 2023 718 pmNews Kolom Mengembalikan Positivisme Hukum ke Filsafat - Sekitar 350 tahun SM, Aristoteles telah mendefinisakan manusia sebagai binatang berpikir animal rationale yang menjadikan jenis binatang ini lebih mulia daripada jenis... Law Grafis Syarat Pengajuan Penangguhan Penahanan Lawgrafis - Penangguhan penahanan adalah tindakan mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari penahanan sebelum masa penahanannya habis. Apa saja syarat pengajuan penangguhan penahanan? simak di Lawgrafis... Unsur-Unsur Delik Pencurian Lawgrafis - Delik Pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP dengan rumusan sebagai berikut “Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,... Referensi Event Kompetisi Perancangan Undang-undang Forum Kajian dan Penelitian Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dengan bangga mempersembahkan kompetisi hukum terbesar di Indonesia yaitu "Constitusional Law Festival 2023" Constitusional Law Festival hadir dengan... Empat Asas Berlakunya Hukum Pidana Seputar Hukum - Dalam menerapkan peraturan-peraturan pidana dalam suatu negara, hakim dan pengadilan hanya dapat memberlakukan hukum positif yang ada di negara tersebut.... Konsultasi Apakah Anak Angkat Berhak Mendapatkan Warisan ? Pertanyaan Apakah Anak Angkat Berhak Mendapatkan Warisan dari Orang Tua Angkatnya? Jawab Sebelum menjawab pokok persoalan. Terlebih dahulu kami ingin menjelaskan tentang definisi anak angkat... Editorial Sejarah dan Asal Mula Peringatan HARI KARTINI Celoteh - Ibu Kartini merupakan sosok yang berharga bagi masyarakat Indonesia. Ia merupakan sosok yang memperjuangkan emansipasi perempuan di Indonesia. Tanggal 21 April diperingati... Mengapa Sertifikasi Halal Itu Penting? Editorial - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH Kementerian Agama baru saja menetapkan logo halal baru, yaitu logo halal berbentuk Gunungan serta motif... New Update Hukum Acara PidanaProsedur Penangkapan Menurut KUHAP Seputar Hukum - Prosedur atau pelaksanaan penangkapan, meliputi aspek pembahasan mengenai siapa petugas yang berwenang melakukan penangkapan serta syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam... Kolom Address Jl. M Kahfi 1 No. 27, Cipedak, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12630 Editor Picks

Katakata bijak tentang hukum dan keadilan. Kata bijak dewasa dalam masalah. Kemudian apabila mereka menilai bahwa perlakuan yang mereka terima adil maka akan berpengaruh pada kepuasan dan kebahagiaan. Di artikel ini pastinya kelakuan kumpulan gambar kata kata bijak bajingan berkelas bahasa inggris dari sebagian sahabat malah dapat sebagai

JAKARTA, - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD tidak ingin berkomentar terkait kritik yang dilayangkan Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais. Amien Rais sebelumnya mengkritik tentang pembentukan Tim Percepatan Reformasi Hukum. “Enggak perlu dikomentari kalau Pak Amien Rais,” kata Mahfud saat konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat 9/6/2023.Dalam sesi tanya jawab dengan awak media itu, Mahfud kemudian berbicara mengenai alasan Tim Percepatan Reformasi Hukum dibentuk. Baca juga Mafia Gerogoti Lembaga Peradilan hingga Agraria, Alasan Mahfud Buat Tim Reformasi Hukum Dalam kesempatan yang sama, anggota kelompok kerja pencegahan dan pemberantasan korupsi Tim Percepatan Reformasi Hukum, Najwa Shihab, mengatakan bahwa Amien Rais harusnya melihat daftar susunan tim sebelum melayangkan kritik. Najwa Shihab, yang juga jurnalis senior, mengatakan bahwa Tim Percepatan Reformasi Hukum diisi oleh orang-orang yang kritis kepada pemerintah. “Kita tahu dia orang yang selalu amat kritis terhadap berbagai kebijakan negara, jadi rasanya Pak Amien mungkin perlu dikirimkan nama-namanya, supaya bisa melihat lebih jelas orang-orang yang tergabung,” kata Najwa juga Dibentuk Mahfud MD, Ini Susunan Tim Percepatan Reformasi Hukum Sebelumnya, Amien Rais lewat akun Youtube-nya mengatakan, hasil kerja Tim Percepatan Reformasi Hukum akan diperuntukkan pemerintah yang akan datang. “Jadi Tim Percepatan Reformasi Hukum ini sesungguhnya, menurut saya, menghina presiden terpilih nanti karena presiden pilihan rakyat pada 2024 nanti diminta melanjutkan sebuah Indonesia yang menginjak-nginjak dan mengacak-acak dunia hukum,” kata Amien. “Jadi dengan kata lain, supaya lawless Indonesia, Indonesia tanpa hukum di zaman Jokowi, terus dilangsungkan oleh presiden pilihan rakyat nanti,” ujar Amien lagi. Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud membentuk Tim Percepatan Reformasi Hukum dengan menerbitkan Surat Keputusan Menko Polhukam Nomor 63 Tabun 2023 tentang Tim Percepatan Reformasi Hukum. Berdasarkan SK tersebut, susunan keanggotaan Tim Percepatan Reformasi Hukum terdiri atas pengarah; ketua, wakil ketua, dan sekretaris; serta kelompok kerja. SK ini mengatur bahwa posisi pengarah diisi secara ex officio oleh Menko Polhukam, sedangkan ketuanya adalah Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia HAM Kemenko Polhukam secara ex officio. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
RagamPendapat Ulama tentang Hukum Umrah. Selama ini mungkin masyarakat pada umumnya meyakini bahwa hukum umrah hanya wajib, tanpa kemungkinan hukum yang lain. Persis seperti shalat lima waktu dan puasa Ramadhan, tidak akan pernah berubah menjadi sunnah. Pasalnya, para tokoh agama yang menyebar di kampung-kampung jarang menjelaskan hal demikian.
Artikeltentang Fikih Islam. Hukum Islam, Fikih Ibadah, Fikih Muamalah, Fikih Siyasah, Fikih Thaharah, Fikih Shalat, Fikih Kontemporer, Fikih Makanan, Fikih Muslimah, Fikih Puasa, Fikih Qurban, Fikih Haji dan Umrah, Fikih warisan, dan sebagainya. DR. Labib Najib - 20 Pembahasan Hukum Seputar Ibadah Qurban. SengketaTanah - Kanal Jurnal yang memuat artikel-artikel terkini perkembangan hukum di Indonesia. Butuh Pengacara / Advokat WA : 0878 5999 9958
CyberBullying. Rekomendasi buku hukum yang pertama berjudul, "Cyber Bullying: Hak-hak Digital, Right on Online Safety" karya Dr. Sayid Muhammad Rifqi Noval, S.H., M.H. Di zaman globalisasi kini, media sosial dan internet semakin mudah untuk diakses dan digunakan oleh banyak kalangan.
Ebookini berisi tentang artikel-artikel yang ada di Situs Resmi Ebook ini merupakan kumpulan artikel-artikel yang di tulis oleh H. Kholilurrahman Abu Fateh, Lc. meliputi tentang madzhab Syafi'i, adzan Jum'at dua kali, shalat Tarawih, Tahlilan, bid'ah, talqin mayyit hingga hukum membaca manaqib. Juga disertai dengan biografi KH Hakasasi manusia adalah hak pokok atau hak dasar yang dibawa oleh manusia sejak lahir yang secara kodrat melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu gugat karena merupakan anugrah Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
Hikmahdi Balik Ibadah Pemotongan Hewan Kurban. Haji, Umrah, dan Kurban | Rab, 22 Jul 2020.
KumpulanArtikel Terbaru hukum internasional - internasional + Agung Edwin Nugroho 24 Juli 2022 | 1 minggu lalu Analisis Lingkungan Politik, Hukum, dan Peraturan Dalam Pemasaran Global Negara mempunyai keunikan sistem hukum dan regulasi sendiri yang mempengaruhi operasi dan aktifitas perusahaan global Ruang Kelas 47 0 0 + 6ZVEF.
  • jk3116bnu9.pages.dev/794
  • jk3116bnu9.pages.dev/485
  • jk3116bnu9.pages.dev/568
  • jk3116bnu9.pages.dev/231
  • jk3116bnu9.pages.dev/13
  • jk3116bnu9.pages.dev/215
  • jk3116bnu9.pages.dev/408
  • jk3116bnu9.pages.dev/803

    • kumpulan artikel tentang hukum